Kerukunan sebagai Identitas Gereja: Diakonia Katallagēs dalam 2 Korintus 5:18-20 dan Implikasinya bagi Kemajemukan Indonesia

Abstract

In Indonesia, religious concord is commonly treated as a social achievement managed by the state and maintained by the church as a service program. This article argues instead that concord constitutes the church's identity, grounded in the ministry of reconciliation entrusted by God according to 2 Corinthians 5:18-20. It employs historical-grammatical exegesis followed by contextual-theological construction. Three findings emerge. First, reconciliation in Paul moves in one direction, from God towards humanity, so concord cannot be claimed as an ecclesial achievement. Second, verse 16 functions as the hinge of the argument, since the annulment of judgment according to the flesh deprives the categories of us and them of theological standing. Third, reconciliation is received as a trust rather than chosen as a program. These findings are set against Indonesia’s paradox, where the 2025 Religious Harmony Index reached an eleven-year high while violations of religious freedom persisted. The church is therefore summoned to an ambassadorial concord rather than an administrative one requiring the weak to yield.

Abstrak

Kerukunan di Indonesia lazim dipahami sebagai capaian sosial yang dikelola negara dan dirawat oleh gereja sebagai program pelayanan. Artikel ini mengajukan tesis yang berbeda, yaitu bahwa kerukunan merupakan identitas gereja yang bersumber pada pelayanan pendamaian yang dipercayakan oleh Allah, sebagaimana tercantum dalam 2 Korintus 5:18-20. Penelitian ini menggunakan eksegesis historis-gramatikal dalam kerangka penelitian kualitatif-teologis, dilanjutkan dengan konstruksi teologis-kontekstual terhadap situasi kemajemukan di Indonesia. Analisis menghasilkan tiga temuan. Pertama, pendamaian dalam Paulus berlangsung satu arah, dari Allah kepada manusia, sehingga kerukunan tidak dapat diklaim sebagai prestasi gereja. Kedua, ayat 16 berfungsi sebagai engsel argumen, sebab pembatalan penilaian menurut daging membuat kategori kita dan mereka kehilangan status teologis. Ketiga, pendamaian diterima sebagai kepercayaan, bukan sebagai pilihan program. Temuan ini dihadapkan pada paradoks empiris Indonesia, yakni Indeks Kerukunan Umat Beragama 2025 yang tertinggi dalam sebelas tahun, sementara pelanggaran kebebasan beragama terus berulang. Artikel menyimpulkan bahwa gereja dipanggil untuk kerukunan yang berciri kedutaan, bukan kerukunan administratif yang menuntut pihak lemah mengalah demi ketertiban.